JEJAK.NEWS, KOTAMOBAGU– Walikota Kota Kotamobagu menerima kedatangan rombongan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) cabang Tondano di ruang kerja Walikota Kotamobagu, untuk berkoordinasi terkait jaminan sosial kesehatan bagi masyarakat Kotamobagu, pada Rabu 16/04/05.
Pertemuan tersebut membahas soal kepesertaan BPJS bagi masyarakat Kotamobagu yang ditalangi oleh pemerintah Kota Kotamobagu lewat APBD. Program jaminan kesehatan bagi masyarakat ini merupakan salah satu program visi misi Walikota dan wakil walikota ketika kampanye lalu dan mulai akan direalisasikan tahun ini.
Walikota Kotamobagu ketika dikonfirmasi oleh awak media mengenai hasil pertemuan tersebut membenarkan bahwa beliau sedang memastikan agar warganya yang kurang mampu bisa mendapatkan jaminan kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional (JKN) dengan berdasar kriteria yang ditetapkan oleh pihak BPJS.
“pertama kepesertaan, kita harus memenuhi sekitar delapan persen minimal, dan aktifnya sekitar delapan puluh persen untuk memenuhi standar dari apa yang diprogramkan oleh BPJS,” ungkap Weny.
Selain itu, beliau menjelaskan bahwa pihaknya sedang berdiskusi dengan BPJS terkait pelaksanaan praktek daripada pelaku usaha kesehatan baik swasta maupun pemerintah, tentang bagaimana standar yang seharusnya pihak pemerintah dan swasta itu harus mengikuti peraturan yang diberlakukan oleh BPJS.
Baca Juga: PUBI Panen Raya Bawang Merah, Walikota Minta Kadis Jemput Bola
“Kami berkoordinasi tentang bagaimana kita mempermudah pelaksanaan kinerja, jadi BPJS disini sangat mendukung pemerintah dalam melakukan pengabdiannya di bidang kesehatan kepada masyarakat,” lanjut pemilik gelar dokter spesialis mata ini.
Ia juga berharap agar BPJS selalu memberikan support bagi pemerintah untuk dapat memaksimalkan pelayanan dengan baik terutama dibidang kesehatan dan pemerintah Kotamobagu akan selalu terbuka dengan BPJS agar bagaimana bisa bekerjasama dengan baik.
Untuk selanjutnya, selain jaminan kesehatan dari pemerintah melalui BPJS, menurut Walikota sarana dan prasarana pemerintah juga akan dimaksimalkan baik itu rumah sakit maupun puskesmas lewat peningkatan fasilitas agar memadai untuk standar pelayanan kesehatan yang baik.
“Kita punya fasilitas, tetapi fasilitas harus selalu ditingkatkan agar pelaksanaan pada prakteknya nanti pada masyarakat tentu lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini,” tegasnya.
“Untuk tahun ini ada ketambahan tiga ribu lima ratus yang tercover oleh APBD untuk pembiayaan daerah kepada masyarakat berdasarkan kategori, di tahun yang akan datang insya allah kita bisa menambah jumlah masyarakat yang dibiayai oleh APBD Kotamobagu,” pungkas Walikota.
BPJS kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah sendiri terbagi dalam beberapa kategori, ada yang dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dibiayai oleh masyarakat itu sendiri secara mandiri.(abo).
