JEJAK.NEWS, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu mematangkan langkah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam pertemuan antara Wali Kota Kotamobagu, Wenny Gaib, S.Pm, dengan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) HAM di ruang kerja Wali Kota, Jumat (20/2/2026).
Kunjungan koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, bertujuan menyelaraskan program kerja tahun anggaran 2026 yang akan difokuskan di wilayah Kota Kotamobagu.
Dalam diskusi tersebut, terdapat lima poin strategis yang menjadi prioritas kolaborasi pada tahun 2026 mendatang:
Edukasi HAM bagi ASN: Fokus utama akan menyasar tenaga medis dan staf di lingkungan Dinas Kesehatan untuk memastikan standar pelayanan publik yang nondiskriminatif.
Sosialisasi Masyarakat: Program peningkatan kesadaran warga mengenai hak dan kewajiban konstitusional.
Pengembangan Desa Sadar HAM: Desa Kopandakan diproyeksikan menjadi pilot project desa yang responsif terhadap perlindungan hak asasi manusia.
Baca Juga: Perketat Disiplin dan TPP, Pemkot Kotamobagu Segera Revisi Perwako Terkait Kinerja ASN
Regulasi Berperspektif HAM: Pendampingan dalam penyusunan dan evaluasi Ranperda agar setiap kebijakan daerah sejalan dengan prinsip keadilan global.
Audit Kepatuhan Internal: Penilaian sejauh mana birokrasi Pemkot Kotamobagu menerapkan standar HAM dalam tata kelola pemerintahan.
Wali Kota Wenny Gaib, yang didampingi Asisten I Sahaya S. Mokoginta dan Kabag Hukum Rendra Dilapanga, menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menyatakan bahwa HAM bukan sekadar teori, melainkan ruh dalam pelayanan masyarakat.
“Kami siap bersinergi untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia,” tegas Wenny.
Senada dengan Wali Kota, Sahaya Mokoginta menambahkan bahwa penguatan kapasitas ASN menjadi kunci agar kebijakan daerah tidak berbenturan dengan hak-hak dasar warga.
“Kami akan segera mengoordinasikan perangkat daerah terkait agar pelaksanaan program di tahun 2026 berjalan optimal,” ujarnya.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk menjadikan Kotamobagu sebagai daerah teladan dalam implementasi nilai-nilai kemanusiaan di Sulawesi Utara.(Abo).
