JEJAK.NEWS, KOTAMOBAGU – Guna memastikan kebijakan daerah berjalan selaras dan berdampak langsung pada masyarakat, Pemerintah Kota Kotamobagu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Sosial, Rabu (04/02/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Sahaya S. Mokoginta, S.STP., M.E., ini bertujuan untuk menyatukan persepsi antarperangkat daerah dalam mengimplementasikan kebijakan strategis.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu krusial menjadi poin utama pembahasan, antara lain Optimalisasi Pelayanan Publik, dengan memastikan masyarakat mendapatkan haknya secara adil.
Selanjutnya terkait dengan ketertiban umum lewat penguatan peran Satpol PP dan instansi terkait dengan penguatan regulasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Disisi lain juga tata kelola Desa/Kelurahan dengan memperkuat perangkat pemerintahan hingga level terbawah dan terakhir adalah keterbukaan Informasi melalui pengelolaan komunikasi publik yang responsif terhadap dinamika warga.
“Forum ini adalah titik awal untuk membangun komitmen bersama. Setiap hasil pembahasan wajib ditindaklanjuti secara konkret oleh perangkat daerah terkait agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Sahaya dalam arahannya.
Baca Juga: Kabar Baik! Lanjutan Jalan Pontodon–Bilalang Bakal Diakomodir di APBD-P Sulut
Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari berbagai lini. Koordinator Staf Khusus Bidang Pemerintahan, Widdy Mokoginta, S.Sos., menyatakan kesiapannya dalam memperkuat analisis kebijakan.
“Sinergi ini membantu pemerintah mengambil keputusan yang tepat, terukur, dan responsif terhadap isu publik,” ujar Widdy.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Kominfo, Fahri Damopolii, S.Kom., M.E., menekankan pentingnya transparansi. Ia berkomitmen agar setiap informasi kegiatan pemerintah disajikan secara lugas dan mudah dipahami, serta siap menampung kritik publik sebagai bahan evaluasi.
Rapat ini dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah, mulai dari Kasat Pol PP, Badan Kesbangpol, hingga para Kepala Bagian di lingkup Setda Kotamobagu.
Sahaya menambahkan bahwa koordinasi ini tidak akan berhenti di meja rapat. Pemantauan dan evaluasi berkala akan terus dilakukan demi menjaga stabilitas pemerintahan, kepastian hukum, dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kotamobagu.(Abo).
