JEJAK.NEWS, KOTAMOBAGU – Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat (RVM), menghadiri High Level Meeting (HLM) lintas sektoral yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara di Manado, Senin (23/2/2026).
Pertemuan strategis ini mempertemukan berbagai komite penting, mulai dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) hingga Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) se-Sulawesi Utara, guna menyelaraskan langkah menghadapi tantangan ekonomi tahun 2026.
Dalam forum tersebut, Wawali RVM menegaskan bahwa Pemerintah Kota Kotamobagu tetap berkomitmen penuh pada kebijakan yang pro-rakyat, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika pasar.
“Koordinasi lintas sektor adalah kunci. Pemerintah daerah harus adaptif, inovatif, dan responsif. Bukan hanya soal menjaga inflasi, tapi juga bagaimana inovasi digital meningkatkan kualitas pelayanan publik secara langsung,” ujar RVM.
Salah satu poin krusial dalam pertemuan ini adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulut mengenai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: Update Harga Pangan Kotamobagu 24 Februari 2026: Stok Aman, Cabai Merah Keriting Mulai Berfluktuasi
MoU ini diharapkan mampu
memperkuat Kerja Sama Fiskal, Sinkronisasi data antara provinsi dan daerah.
Selain itu, Digitalisasi Pemungutan, untuk meningkatkan efektivitas penagihan pajak dan retribusi secara transparan (akuntabel).
Peningkatan Kapasitas Fiskal juga menjadi perhatian dalam menciptakan ruang anggaran yang lebih luas untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan warga Kotamobagu.
Sinergi untuk Ekonomi Inklusif
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, yang membuka langsung kegiatan tersebut, menekankan pentingnya peran kepala daerah sebagai koordinator di wilayah masing-masing.
Menanggapi hal itu, RVM optimistis bahwa melalui sistem koordinasi yang lebih solid, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat dirasakan hingga ke tingkat desa/kelurahan.
“Sinergi ini adalah modal utama kita untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tumbuh secara angka, tapi juga berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(Abo).
