Pemkot Kotamobagu Perkuat Sistem Informasi Demografi Untuk Kebijakan Yang Lebih Tepat

Kotamobagu, Terkini22 Dilihat

JEJAK.NEWS, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu (Pemkot) mengambil langkah strategis untuk memperkuat sistem informasi demografi dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) studi kelayakan sistem informasi demografi di Aula Kantor Bapelitbangda Kota Kotamobagu, pada Kamis 11/12/2025.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemkot Kotamobagu, Adnan Masinae, menekankan pentingnya penyusunan data demografi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar kebijakan pemerintah. “Data yang akurat adalah kunci untuk membuat kebijakan yang tepat,” ujarnya.

Adnan juga menyoroti persoalan ketidakakuratan data yang kerap menjadi perdebatan, termasuk dalam pembahasan APBD bersama DPRD, khususnya terkait program Anak Asuh.

Baca Juga: Wali Kota dan Kejaksaan Negeri Kotamobagu Teken Kerjasama Penerapan Pidana Kerja Sosial

“Selama ini kita lebih banyak hanya menyampaikan angka-angka berdasarkan data yang tidak kredibel dan tidak valid,” lanjutnya.

Adnan juga menyebutkan bahwa perbedaan data dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perlunya sistem yang lebih solid.

“Datanya simpang-siur. Tahun 2023 sekitar lima ribu, 2024 tiga ribu, 2025 enam ribu. Updating berkembang, tapi kita tidak mengikuti perkembangan itu. Jika ada sistem seperti ini, kita tidak lagi kesulitan mencari data,” ungkapnya.

FGD ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk penyusunan sistem informasi demografi yang lebih terarah dan dapat menjadi basis keputusan pembangunan daerah.

“Dengan memiliki database yang kuat, tim penyusun kegiatan dapat bekerja lebih tepat sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan,” tutup Adnan.

Dengan adanya sistem informasi demografi yang akurat, Pemkot Kotamobagu dapat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, sistem ini juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

Tinggalkan Balasan